Kerajaan Daerah

Seiring dengan reformasi yang di pelopori oleh mahasiswa di tahun 1998, mengakibatkan tumbangnya kekuasaan maharaja orde baru.
Dampak perubahan ini menimbulkan terbentuknya "raja-raja" kecil baru di daerah dengan selimut otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah langsung. PNS yang dulunya dibawah GOLKAR sekarang terkotak-kotak sesuai dengan keinginan dan kepentingan masing-masing.
Walaupun peraturan melarang pegawai negeri untuk berpolitik langsung, namun pada prakteknya dilapangan hal ini tidak bisa diwujudkan, banyak PNS menjadi Tim Sukses Kepala daerah.
Hal ini sangat terlihat sekali dalam pemilihan kepala daerah langsung. Mereka seakan-akan memainkan judi yang mengharapkan keuntungan dan kemenangan. Kemenangan ditandai dengan terpilihnya jagoan mereka menjadi kepala daerah.
Jika menang tentunya akan mendapatkan Posisi dan Jabatan basah dan kalau kalah tentunya siap-siap untuk dimutasi.
Otonomi dan Pemilihan langsung tak ubahnya suatu proses pembentukan dan pelegalan kerajaan baru. Dengan kepala daerah dan wakilnya sebagai raja dan perdana menteri, keluarganya sebagai pangeran, partai pengusung sebagai kaum bangsawan serta Sekda sebagai panglima perangnya.
Walupun Sekda sebagai PNS dan tidak terpengaruh dengan politik, tapi perlu diingat sekda ini dipilih oleh Kepala daerah. Yang tentunya akan menempatkan orang kepercayaannya.
Tahun pertama setelah pelantikan kepala daerah adalah tahun terberat untuk PNS yang mengerjakan proyek. Mereka dituntut untuk bekerja dengan baik dan hasil yang maksimal, tapi dilain pihak pekerjaan proyek dilakukan oleh kontraktor pengusung kepala daerah yang tentunya merupaya mengembalikan modal mereka.
Para kontraktor ini bertujuan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan kerja sekecil-kecilnya. Tak jarang juga mereka banyak yang belum pernah mengerjakan proyek atau muka-muka baru.
Jangan heran kalau kita menemukan tukang daging, tukan kain atau pengusaha toko menjadi kontraktor, hanya karena mereka masuk dalam kategori Bangsawan.
Pergeseran dan mutasi jabatan dengan alasan penyegaran sangat lumrah terjadi, walaupun kadangkala pejabat yang ditunjuk tidak sesuai dengan bidangnya, contohnya bidang teknik dijabat oleh orang yang tidak mengerti masalah teknik.
Dulunya guru sekarang menjadi Kabid di PU atau dulunya dikantor agama (tamatan IAIN) sekarang menjadi kabid di Pertanian, atau dulunya dikantor DIKBUD sekarang mendapat jabatan di kantor KESEHATAN .
Sementara orang-orang yang mengerti tentang itu di campakkan dikecamatan atau dikelurahan.
Tentunya hal ini bukan penyegaran tapi merupakan penghancuran sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan bidangnya maka tunggulah kehancurannya.